InilahIndonesia.com, Makassar – Ketua Umum Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (L-PK2) Ardi Kulle, S.Sos, M.H, mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk mencabut sistem barcode di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang dapat Subsidi dan justru lebih menguntungkan mafia BBM.
“Sistem barcode yang diterapkan di SPBU hanya menjadi alat bagi para mafia BBM untuk bermain dan mengendalikan distribusi. Masyarakat kecil tetap kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sementara mereka yang memiliki akses dan kepentingan tertentu justru lebih diuntungkan,” tegas Ardi Kulle.
Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif dalam memastikan distribusi BBM yang adil dan tepat sasaran. Sebaliknya, sistem ini justru membuka celah bagi praktik kecurangan dan penyalahgunaan yang semakin merugikan rakyat kecil.
Ardi Kulle juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi serta memperketat pengawasan di lapangan untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah segera bertindak tegas. Jika sistem barcode ini tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat kecil, maka sebaiknya dihapus saja. Jangan sampai kebijakan ini malah menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mencari keuntungan pribadi,” tutupnya Ardi Kulle
Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Pewarta : Umar/ Tim red
