InilahIndonesia.com, Takalar, – Gelombang penolakan muncul dari warga Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar. Penolakan ini mencuat usai forum “Diseminasi Riset Audit Sosial Kawasan Industri Takalar” yang digelar Transparency International Indonesia bersama PB HIPERMATA di PPLH Puntondo. Selasa /26/8/2025.
Audit sosial menggunakan metode Citizen Score Card (CSC) mengungkap bahwa sejak awal masyarakat hanya diberi informasi tentang pembangunan pabrik jagung dan rumput laut. Namun, data audit menunjukkan agenda yang lebih besar: pembangunan smelter nikel dan pabrik perakitan mobil listrik.
Ketua Umum PB HIPERMATA, Muhammad Nasrum, S.Kel, menegaskan audit sosial menjadi dasar perjuangan warga.
“Kami tidak akan menutup suara jika sudah ada data di tangan. Audit ini memastikan suara warga tidak diabaikan. Kami ingin pembangunan di Takalar tidak mengorbankan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Fakta tersebut akhirnya diakui Bappeda Takalar di hadapan forum, dan langsung disambut teriakan warga: “Nah kan!”—mencerminkan kecurigaan mereka selama ini terbukti benar.
Suara paling keras datang dari kelompok pemuda. Siswanto, salah satu perwakilan, menegaskan kekecewaan warga.
“Yang dibahas hanya pabrik jagung dan rumput laut, tapi nyatanya ada smelter dan mobil listrik. Maka dari itu kami tegas menolak pembangunan kawasan industri di desa kami,” katanya.
Pemerintah daerah menanggapi dengan nada beragam. Kabid Sarana dan Prasarana Perindustrian Takalar menilai masyarakat perlu melihat sisi ekonomi, sementara Kepala Desa Laikang, Nursalim dg Lingka, memilih posisi hati-hati.
“Saya berdiri di tengah-tengah, bukan mendukung, bukan juga menolak. Jika saya tidak berpihak pada proyek ini, takutnya berdampak pada jabatan saya,” katanya.
Kabid Pemberdayaan Nelayan DKP Takalar, Syamsuddin Serang, S.Pi, mendorong keseimbangan antara industri dan sektor pesisir. Namun, sikap tegas datang dari DPRD Takalar. Anggota dewan, Muhammad Ibrahim Bakri, S.Pi, menyatakan dirinya bersama warga.
“Saya berpihak mendukung warga. Kalau memang ini tidak baik untuk masa depan desa, kenapa harus didukung? Kawasan industri akan mengubah budaya masyarakat kita,” tegasnya.
Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD Takalar, Camat Mangarabombang, ATR/BPN Takalar, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa Laikang, Ketua BPD, para kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat. Sementara PT Tiran, penggagas kawasan industri, tidak hadir meski telah diundang.
Sebagai penutup, warga Desa Laikang secara bulat menyatakan penolakan terhadap pembangunan Kawasan Industri Takalar. Audit sosial ini menjadi bukti suara warga, sekaligus pesan agar aspirasi masyarakat tidak lagi diabaikan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pewarta: Syam/ Tim med
