INILAHINDONESIA.COM ,PALEMBANG- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi “Wujudkan Badan Usaha dan Badan Layanan Umum Yang Bersih” .
Pencegahan menjadi salah satu strategi utama KPK selain pendidikan dan penindakan, untuk dengan pembangunan maupun perbaikan sistem yang dapat mencegah korupsi. Korupsi dapat terjadi pengawasan dan sistem yang lemah, sehingga perlu dibangun sistem tata kelola lembaga negara agar penindakan sebagai efek jera dan langkah terakhir tak perlu diambil.
Alex pun merinci 7 klaster tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, bentuan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, dan gratifikasi.“Pengusaha ingin mendapat proyek dari pemerintah dengan penyuapan. Motif penyuapan sebagian besar ada di barang dan jasa, termasuk di BUMN dan BUMD. Ketika BUMN atau BUMD ingin proyek, mereka mendapatkannya dari menyuap,” katanya.
Sejauh ini ada 1.095 perusahaan baik BUMN maupun BUMD yang terlibat dalam praktik korupsi, terdiri 39 perusahaan BUMN dan 1.056 perusahaan BUMD. Jumlah tersebut tidak termasuk perkara yang ditangani kejaksaan atau kepolisian.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengatakan bahwa kasus korupsi yang ditangani BPKP dalam tubuh BUMN atau BUMD umumnya melibatkan orang-orang berpengaruh atau Politically Exposed Person (PEP). “Memang tidak selalu negatif, tetapi beberapa hal yang ditemukan seperti menjadi windows dressing. Keputusan yang diambil oleh mereka di BUMN atau BUMD tidak berdasarkan bisnis, tapi karena kepentingan yang tidak beritikad baik sehingga menyalahi aturan hukum,” paparnya.
Sekretaris Daerah Sumsel SA Supriono, menyebut pengawasan menjadi tugas bersama semua pihak.”Pemerintah maupun masyarakat, sesuai dengan porsinya masing-masing. Pengawasan bersama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan pada rel yang benar, dan mencegah terjadinya penyimpangan lebih jauh,” ujarnya
(Ardi kulle,/Beritakpk/Tim,red)
