InilahIndonesia.com, Takalar, – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Penilaian ini disampaikan oleh Pemuda Galesong Maju yang menyoroti kurangnya proaktivitas OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tokoh Pemuda Galesong Maju, Riyal, menegaskan bahwa OPD seharusnya mampu bekerja dengan inisiatif sendiri tanpa harus menunggu tindakan tegas dari Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
“Seharusnya OPD lebih proaktif, bukan sekadar menunggu teguran dari pimpinan daerah. Aturannya jelas, perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi administratif, serta pelayanan publik. Jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik diganti,” tegas Riyal.
Menurut Riyal, selama ini OPD baru terlihat bergerak setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) dari bupati. Kondisi ini mencerminkan rendahnya inisiatif dan kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Pemuda Galesong Maju juga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi kinerja OPD di Kabupaten Takalar. Mereka meminta Bupati Takalar untuk lebih rutin melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang tidak mampu bekerja secara efektif dan inovatif.
“Kami tidak ingin Takalar stagnan dari tahun ke tahun. Pemerintahan yang baru harus lebih inovatif dan solutif. Teknologi saat ini sudah maju, jangan sampai kita justru tertinggal,” tambah Riyal.
Desakan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dalam membangun Takalar yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pswarta: Tim med
