INILAHINDONESIA.COM – Terkait Keberadaan Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Keadilan (L-PK2) di Indonesia harus memiliki nilai positif dan strategis sebagai salah satu wadah yang menjembatani kelancaran pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Akan tetapi keberadaan L-PK2 harus mampu dan solid dalam menterjemahkan segala fenomena yang berkembang saat ini secara objektif, rasional dan proporsional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Saya Ardi Kulle Ketua DPP L- PK2 Menghimbau Kepada seluruh DPW dan DPC Yang ada Di Wilayah Indonesia agar jangan Mudah Terprovokasi dengan adanya isu-isu, boleh lah kita menerima saran tetapi harus di kaji baik baik karna fungsi utamanya L-PK2 membantu menjembatani hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, jangan sampai karena kepentingan kelompok dan segelintir orang kepentingan masyarakat terabaikan.
Selanjutnya keberadaan L-PK2 di Kabupaten Jeneponto dapat menjadi corong dan monitor tentang kegiatan pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahkan L-PK2 dituntut mampu memberdayakan kemandirian masyarakat sesuai sektornya, jangan hanya pandai mengkritisi kinerja pemerintah tetapi introspeksi perlu digalakkan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
terkait Isu Kades yang informasinya sudah ditangani Pihak APH dengan laporan Lembaga lain yang sudah mengawal dan melaporkan persoalan tersebut.
Dan di L-PK2 tidak mengenal ada rasa takut jika berada di kebenaran, karna L-PK2 hadir demi Memperjuangkan Kemaslahatan Ummat.
Salam Perjuangan
TTD.
Ardi Kulle
