Takalar, inilahindonesia.com – DPRD Kabupaten Takalar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dilanjutkan dengan jawaban Bupati Takalar, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, serta dihadiri Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para camat di Ruang Rapat Lantai II DPRD Takalar.
Dalam pandangan umumnya, sembilan fraksi DPRD Kabupaten Takalar menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Meski demikian, seluruh fraksi juga memberikan sejumlah masukan strategis, mulai dari peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas dukungan serta berbagai masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kabupaten Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya. Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye.
Bupati juga mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan besar. Dengan PAD yang berada di kisaran Rp189 miliar, sementara kebutuhan belanja wajib hampir mencapai Rp500 miliar serta adanya pengurangan alokasi anggaran lebih dari Rp210 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Takalar dituntut lebih inovatif dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pusat. Kita harus terus membuka peluang investasi, mengembangkan potensi daerah, serta memperkuat kolaborasi agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” tegasnya.
Daeng Manye berharap seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus memperkuat kerja sama demi menghadapi berbagai tantangan fiskal serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Takalar.
Pewarta : A. Dg Kulle/ Tim Med
