Takalar, inilahindonesia.com – Bupati Takalar, Daeng Manye, turun langsung ke area persawahan untuk menemui para petani di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat tani sekaligus memastikan kondisi riil sektor pertanian di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian serta Camat Polongbangkeng Utara. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh para petani yang tengah beraktivitas di lahan sawah.
Di tengah hamparan persawahan, Daeng Manye terlihat berdialog langsung dengan petani. Ia menanyakan intensitas masa tanam dalam setahun serta menggali berbagai kebutuhan utama petani, mulai dari ketersediaan air hingga distribusi pupuk.
“Berapa kali menanam padi dalam setahun? Bagaimana kondisi air dan pupuk di sini?” tanya Daeng Manye, menunjukkan pendekatan dialogis yang membumi.
Para petani pun menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait ketersediaan air irigasi dan distribusi pupuk yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Kunjungan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan pertanian tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga berangkat dari kondisi nyata di lapangan.
Secara strategis, langkah turun langsung ke sawah yang dilakukan pada 11 Mei 2026 ini mencerminkan pendekatan tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi. Model ini sejalan dengan prinsip evidence-based policy, di mana keputusan publik disusun berdasarkan realitas empiris, bukan sekadar asumsi birokratis.
Namun demikian, substansi dari kunjungan semacam ini tidak boleh berhenti pada simbolisme semata. Tantangan utama terletak pada konsistensi tindak lanjut kebijakan, khususnya dalam menjawab persoalan klasik sektor pertanian, seperti irigasi dan distribusi pupuk.
Tanpa reformasi sistem distribusi serta penguatan infrastruktur pertanian, interaksi langsung antara kepala daerah dan petani berisiko menjadi sekadar legitimasi politik, bukan solusi yang bersifat struktural.
Dengan demikian, publik menanti sejauh mana hasil dialog di lapangan ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, terukur, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani.
Pewarta: A. Dg Kulle / Tim Med
