Takalar, Sulawesi Selatan InilahIndonesia.com- Harapan baru bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Takalar mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (30/4/2026).
Momentum ini tak sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi penegasan arah baru pembangunan daerah yang lebih terukur, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam suasana hangat namun penuh keseriusan, sebanyak 32 rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025 resmi diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, H. Muhammad Rijal, kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye menandai sinergi yang semakin konkret antara legislatif dan eksekutif.
Di balik angka “32 rekomendasi”, tersimpan ekspektasi besar masyarakat. Ketua Pansus, Habibie Abdullah, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut lahir dari kebutuhan riil warga, dengan fokus utama pada pembenahan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan dan jembatan harus menjadi prioritas, termasuk menghidupkan kembali Rumah Sakit Galesong sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Bagi masyarakat, rekomendasi ini adalah harapan konkret, akses jalan yang lebih layak, mobilitas yang lancar, hingga pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Ini adalah wajah pembangunan yang ditunggu-tunggu: menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja serius DPRD dan Pansus dalam mengkaji LKPJ Tahun 2025. Ia memastikan bahwa seluruh rekomendasi tidak akan berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar evaluasi dan arah kebijakan ke depan.
“Rekomendasi ini sangat konstruktif. Kami akan mengkajinya secara mendalam dan menjadikannya pijakan dalam perencanaan pembangunan berikutnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi yang solid. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah disebutnya sebagai kunci dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sejalan dengan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Takalar kini dituntut bergerak lebih cepat dalam merealisasikan program-program strategis, termasuk mendorong transformasi menuju daerah yang maju dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi digital.
Di penghujung sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengambil peran aktif dalam pembangunan.
“Kemajuan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kerja bersama. Mari kita perkuat kolaborasi demi masa depan Takalar yang lebih baik,” tutupnya.
Rapat paripurna ini pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar rutinitas formal. Ia menjelma sebagai titik temu antara harapan rakyat, kerja legislatif, dan komitmen pemerintah. Kini, publik menanti—akankah 32 rekomendasi ini benar-benar diterjemahkan menjadi langkah nyata yang terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Takalar.
Pewarta- Dg Kulle/Tim med
