Jakarta, inilahindonesia.com – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) menyisakan tanda tanya.
Pasalnya, pada hari yang sama, Purbaya mengungkap dugaan kebocoran penerimaan negara yang berkaitan dengan sekitar 40 pabrik baja asal China yang beroperasi di Indonesia.
Dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Purbaya menyatakan sejumlah perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi kewajiban pajaknya secara penuh.
Tak hanya itu, Purbaya juga mengaku mencurigai adanya permainan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dalam proses pemeriksaan perusahaan.
“Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi dari itu saya gampang menyimpulkan berarti mereka main sebagian,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Dugaan Kebocoran Pajak Bernilai Triliunan
Purbaya menyebut persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.
Ia juga memberikan contoh sebuah perusahaan di kawasan Pulogadung yang setelah diperiksa disebut memiliki potensi kewajiban pajak sedikitnya Rp200 miliar.
Bahkan, menurut Purbaya, apabila pemeriksaan dilakukan secara lebih ketat, kewajiban pajak perusahaan tersebut dapat mendekati Rp1 triliun.
Besarnya angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi penerimaan negara yang belum tertagih apabila persoalan serupa terjadi pada banyak perusahaan.
Namun, besaran kerugian atau potensi penerimaan yang hilang secara keseluruhan tetap harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan resmi oleh lembaga berwenang.
Dari Sorotan Pajak ke Pergantian Menteri
Rangkaian peristiwa pada 14 September 2026 kemudian menjadi perhatian publik.
Purbaya masih menghadiri rapat bersama DPD RI dan membicarakan persoalan penerimaan negara, termasuk pajak dan Bea Cukai.
Tidak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Purbaya dicopot dari jabatannya dan digantikan Suahasil Nazara.
Rangkaian waktu tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat:
Mengapa Purbaya dicopot pada hari ketika dirinya secara terbuka menyoroti dugaan kebocoran pajak dan pemeriksaan terhadap 40 pabrik baja asal China?
Pertanyaan tersebut semakin menarik perhatian karena Purbaya sebelumnya juga menyampaikan rencana pembenahan di sektor pajak dan Bea Cukai.
Purbaya Singgung Mutasi Ratusan Pejabat
Sehari setelah pencopotan, Purbaya menyebut keputusan pergantian dirinya sebagian berkaitan dengan mutasi sekitar 350 pejabat pajak dan Bea Cukai yang sebelumnya dilakukan.
Meski demikian, Purbaya juga menyatakan pencopotan dirinya merupakan hak prerogatif Presiden dan menepis anggapan bahwa gesekan internal menjadi alasan pergantian tersebut.
Dengan demikian, sampai saat ini belum terdapat keterangan resmi yang membuktikan bahwa pencopotan Purbaya berkaitan langsung dengan pengungkapan dugaan masalah pajak 40 pabrik baja China.
Sorotan kini bukan hanya tertuju pada pergantian Menteri Keuangan, tetapi juga pada kelanjutan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut Purbaya.
Jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak, negara berkepentingan memastikan kewajiban tersebut ditagih sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran oleh oknum aparat, proses pemeriksaan dan penegakan hukum juga perlu dilakukan berdasarkan bukti.
Apakah pergantian Purbaya merupakan keputusan politik dan administratif biasa, atau terdapat dinamika lain yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik?
Jawabannya membutuhkan penjelasan resmi, pemeriksaan yang transparan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Arkul/ Tim Med
