Takalar, InilahIndonesia.com – Dari pesisir Laikang, perlawanan itu akhirnya pecah ke permukaan.
Aliansi APPAMALLA turun ke jalan, mengepung Gedung Sentra Pangngurangi, Desa Pattoppakang, Sabtu (18/4),
Dalam aksi yang bukan sekadar demonstrasi, melainkan deklarasi terbuka bahwa warga menolak dibungkam dalam proyek raksasa Pelabuhan Kawasan Industri Takalar (KITA) oleh PT Tiran.
Bagi massa aksi, forum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar bukan lagi ruang dialog, melainkan panggung formalitas yang diduga telah “dikunci” sejak awal.
APPAMALLA secara tegas menuding adanya praktik penghilangan peran masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan pelaku budidaya pesisir, dari proses yang seharusnya menentukan nasib mereka sendiri.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini penghapusan suara rakyat secara sistematis. AMDAL tanpa nelayan adalah manipulasi yang dilegalkan!” teriak orator, disambut gemuruh massa yang memadati lokasi.
Dalam orasi yang tajam dan penuh tekanan, APPAMALLA membedah daftar undangan resmi rapat AMDAL. Nama-nama pejabat penting, Bupati, dinas-dinas teknis, hingga tokoh masyarakat, tercantum rapi.
Namun ironisnya, kelompok yang paling terdampak langsung justru absen dari daftar tersebut.
Bagi APPAMALLA, kondisi ini bukan kebetulan, melainkan indikasi kuat bahwa proses yang berjalan telah menjauh dari prinsip dasar AMDAL: partisipasi publik yang terbuka, jujur, dan bermakna. Mereka menilai forum tersebut berpotensi besar menjadi alat legitimasi semu untuk meloloskan proyek strategis, bukan ruang deliberasi yang adil.
Lebih dari sekadar prosedur, massa juga menyoroti ancaman nyata yang mengintai pesisir Laikang.
Pembangunan pelabuhan di kawasan Tanjung Laikang dinilai berisiko merusak ekosistem laut, mempersempit wilayah tangkap nelayan, hingga menghantam langsung ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut.
“Kalau laut diambil atas nama investasi, yang hilang bukan cuma ruang tangkap, tapi masa depan kami. Ini soal hidup atau mati!” seru orator lain dengan nada lantang.
Tak berhenti di situ, APPAMALLA juga mengarahkan kritik keras kepada pemerintah desa yang dianggap tidak berdiri di posisi netral.
Massa menilai ada kecenderungan keberpihakan pada kepentingan korporasi, sementara aspirasi warga justru dipinggirkan.
Atas dasar itu, APPAMALLA mengajukan tuntutan tegas:
Menghentikan sementara seluruh proses penyusunan AMDAL Pelabuhan KITA
Melibatkan langsung masyarakat terdampak, terutama nelayan dan pembudidaya pesisir
Membuka secara transparan seluruh dokumen kajian lingkungan kepada publik
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan tetap terkendali, meski tekanan massa terus menguat.
Bagi APPAMALLA, ini bukan titik akhir, melainkan awal dari gelombang perlawanan yang lebih besar.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah Takalar maupun pihak PT Tiran terkait tudingan serius tersebut.
APPAMALLA menegaskan, jika tuntutan mereka terus diabaikan, maka aksi lanjutan akan menjadi keniscayaan.
“Pembangunan tanpa rakyat bukan kemajuan. Itu perampasan yang dibungkus legalitas,” tutup pernyataan sikap mereka.
Pewarta : Ardi /Tim Med
