Makassar, Sulawesi Selatan , inilahindonesia.com-
Keputusan Pemerintah Kabupaten Takalar melaporkan warganya ke pihak kepolisian pasca insiden perobohan pagar Kantor Bupati menuai kritik luas dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai tidak proporsional dan mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola konflik sosial secara demokratis.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA), Muhammad Nasrum, menilai respons pemda yang menempuh jalur hukum terhadap warga merupakan bentuk pendekatan represif yang mengabaikan substansi persoalan.
“Ketika pagar dijadikan alasan untuk mempidanakan masyarakat, itu menunjukkan kegagalan pemerintah membuka ruang dialog. Ini bukan semata soal fasilitas, tetapi soal cara negara hadir di tengah rakyatnya,” tegas Nasrum.
Ia menekankan bahwa peristiwa perobohan pagar bukanlah inti persoalan, melainkan konsekuensi dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap minimnya transparansi rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang.
Ketidakhadiran Bupati Takalar untuk menemui massa aksi pada saat itu dinilai memperburuk situasi dan memicu eskalasi emosi di lapangan.
Dalam perspektifnya, tindakan hukum terhadap warga justru berpotensi mengaburkan isu utama, yakni keterbukaan informasi publik dan jaminan atas masa depan masyarakat terdampak proyek. Alih-alih meredam konflik, langkah tersebut dinilai dapat memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan alihkan substansi persoalan ke ranah kriminalisasi. Yang dibutuhkan adalah transparansi kebijakan dan keberanian berdialog, bukan pendekatan koersif,” ujarnya.
Lebih jauh, Nasrum juga menyoroti aspek etika kebijakan tersebut. Menurutnya, pagar kantor bupati merupakan fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat, bukan aset pribadi pejabat. Karena itu, mempidanakan masyarakat atas kerusakan yang secara teknis dapat diperbaiki dinilai sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap prinsip keadilan publik.
PB HIPERMATA mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar segera mencabut laporan terhadap warga dan membuka ruang dialog yang inklusif serta transparan. Mereka menilai penyelesaian melalui jalur hukum hanya akan memperkeruh keadaan dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Insiden perobohan pagar terjadi saat massa aksi hendak memasuki Kantor Bupati Takalar untuk melakukan dialog terkait penolakan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan di wilayah Kecamatan Laikang. Namun, akses masuk ditutup sehingga memicu kekecewaan massa, yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan menilai wilayah tersebut tidak layak untuk proyek industri berskala besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Takalar. Sementara itu, desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil terus menguat agar konflik diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, bukan kriminalisasi, demi menjaga kualitas demokrasi lokal dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Pewarta: Umar Dg Tiro / Tim Med
